Belum Tentu

Selintas yang dibisa, telah fitrahnya bila siapa pun akan mementingkan karsa diri bertarung untuk, setidaknya bertahan hidup. Aku sulit berbantah bila kemudian seseorang dilahirkan serbakurang. Barangkali, masalah seriusnya justru pada semakin sempurnanya dalih mereka atas keserbakurangan itu. Trenyuh juga saat premisnya, sudah miskin, tidak pernah bersyukur... eh, merepotkan orang lain pula. Aku terpaksa bersemangat mengkritisi kealpaan itu. Seharusnya, bila dunia tak terlalu ‘merestuinya’, setidaknya ia sanggup terbang melewati dunia dan sekuat tenaga menertawakan semua ini, pertanda ia tak pernah ‘takut hidup’.

Aku sama sekali tak canggung untuk membebasmaksumkan kebuntuan ini. Sudah semestinya perubahan itu jadi subjek, bukan lagi si pengawal perubahan. Berliku hidup yang mengikutsertakan kekhawatiran kompleks itu kan perkara keberserahan diri, entah pre atau post factum. Inilah cikal bakal keberanian. Serumus dengan Tuhan yang tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Mana mungkin Tuhan berkepentingan mempermainkan ciptaan-Nya; dan puas melihat hamba-Nya kebingungan? Ya, terlalu antroposentris. Terlalu kemanusiawian.

Keliaran apa pun tentu sah untuk membangun prasangka ningrat tentang hidup yang akan selalu lebih baik, ketimbang hawa keterlaluan yang keterusan didengungkan seperti dunia memang tak layak huni. Ini mentalitas wajar; bukan ketangguhan yang disengaja. Geli juga kalau kemudian ada keinginan untuk mengetengahkan semua kewajaran itu sebagai keberlebihan. Sebab, itu justru sangat berlebihan dan melebih-lebihkan.

Semisal menjawab propaganda instan tentang kaya dan miskin yang selalu berbenturan. Bukankah miskin ada karena ada sebutan kaya? Artinya, kaya dan miskin itu memang keniscayaan. Ia diciptakan sebagai bagian hidup manusia. Ia hadir bukan untuk dijadikan amunisi menegasikan Tuhan, tapi justru untuk memberi ruang pada ‘kewajaran’ termaksud lantaran memang tak akan mungkin ada kaya bila tak ada miskin. Penghancuran salah satunya justru melawan sunatullah. Dan itu sangat tidak mungkin. Sama seperti kecapan lidah asin untuk gula.

Bila kemudian ada tengarai tentang jahatnya si kaya atau zalimnya si miskin, tentu akan tersusul kebaikan mutakhir tentang perlunya saling mengingatkan. Sebab, bila tak segera diingatkan, sunatullah akan terlanggar. Bila sunatullah terlanggar, dunia akan hancur. Lebih jelasnya, proporsi yang tepat adalah keberadaan masing-masing yang tak melulu dipersoalkan, tentang siapa yang hendak atau perlu berkuasa. Sebab, sekali lagi, keduanya tidak untuk dipertentangkan; sama seperti jiwa dan raga.

Keteraturan ini tak hanya akan mewujud pada keberimbangan yang selalu utopis—lantaran justru menjadi ladang amal—tapi juga diskursus hikmah yang tak akan berkesudahan tentang hidup yang selalu berjejal keraguan. Itu sebabnya ada konsep iman. Iman ada bukan untuk melengkapi khazanah keagamaan semata. Ia ada untuk memantik ketenangan hidup beriring keserbatidaksempurnaannya. Semakin tak kentara, dengan kekuatan yang penuh, keberserahan itu ada dengan sendirinya. Semua ragu dan keinginan merusak itu ada lantaran keberserahan yang tak pernah sampai.

Anggap saja ini bangunan persepi perunut kebuntuan hidup. Tapi ia sangat penting untuk menganjur diri bahwa inferior di depan segala kekurangan adalah keliru. Bermacam alasan atasnya hanya akan berlaku parsial bahkan temporer, lantaran ia akan bersinggungan dengan niscayanya hukum alam (sunatullah). Meski berbunuh sangka atas itu pun penghakiman yang tak perlu. Keterikatan ini untuk memanifestasikan tafsir ke-Maha-an Tuhan yang memang berbaur dengan kelobaan episteme makhluk kalkulatif bernama manusia.

Aku berhenti. Seorang kawan memberikan pandangan genuine-nya.

“Aku punya siswa cerdas. Dari rumah ke sekolah ia berjalan kaki. Ia berangkat setelah Subuh dan tak pernah sarapan. Setiap kali sampai, ia duduk sebentar di pos satpam. Ia seka keringatnya itu. Dan tak segan ia pulang malam hanya untuk menambah pelajaran yang aku minta. Kemampuan penerimaannya bagus. Ia bisa pecahkan kasus desain grafis hanya dalam hitungan menit. Bukan main. Yang unik, kalau ia ditagih buat lunasi SPP-nya yang nunggak berbulan-bulan, ia cuma tersenyum. Ia bilang, ibunya hamil lagi dan adik-adiknya masih kecil, juga banyak.”

Aku merasa semakin perlu untuk tidak canggung. Ya, tidak canggung untuk merintis mental bahwa kepapaan bukan faktor utama ketidakbersyukuran seorang hamba. Seseorang kufur bila beranggapan, dirinya tak bisa berbuat apa-apa di depan kenyataan. Bila ia takut mati, dan kini ia takut hidup; betapa mengerikannya hidup ini. Aku tak berani berbayang lanjut bila aku termasuk kalangan ini. Sebab, sekali lagi, hidup belum tentu seperti yang kedengarannya atau yang sering dibicarakan orang. Belum tentu semua itu bisa ditentukan segampang itu... atau sesulit itu.

Cikupa, 22 Juni 2008

18.50 WIB

*Untuk seorang kawan yang yakin bahwa perubahan radikal selalu diawali dengan pendidikan. Bagiku, idealisme selalu diawali dengan kenekatan membuat sekolah; bagaimanapun keadaannya.

(EKSTRA) PARLEMEN ALTRUIS

Bila aku dan Hatta terhalang memimpin revolusi, saudara Tan Malaka melanjutkannya.

Soekarno, September 1945

Sebulan pasca Proklamasi....

Republik tengah sakit parah. Proklamasi yang telah dikumandangkan berbuah penolakan keras pihak penjajah Jepang. Ketika itu, hanya revolusilah yang bisa menyembuhkannya.

Adalah Tan Malaka, pria kelahiran 2 Juni 1897 di Sumatera Barat bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia dianggap sebagai sosok yang sangat mengerti situasi, hingga Soekarno menempatkannya sebagai suksesor pengemban amanat revolusi. Dahulu, dia yang pertama kali mencetuskan kata ‘Republik Indonesia’ dan mengucapkan kata ‘Indonesia Merdeka 100%’ tanpa kompromi. Saat keadaan genting, terlontarlah kalimat di atas.

Lihatlah! Yang menarik tentu adalah ‘cara’ para pendiri republik ini bersama untuk menghalau penjajah. Soekarno sangat disegani karena ‘caranya’ berdiplomasi; penyambung lidah rakyat. Hatta sangat disungkani lantaran ‘caranya’ membela inlander yang tak tanggung-tanggung; Bapak Koperasi. Tindak-tanduk Tan Malaka bahkan sangat dikhawatirkan petinggi komunis dunia sejak Vladimir Lenin hingga Mao Tse Tung karena ‘caranya’ bergerak di komintern (komunisme internasional).

Ketiganya punya pendukung loyal. Ketiganya punya pemahaman dan kepandaian berbeda atas penderitaan rakyat. Perkara di akhir cerita, Soekarno berbeda dengan Hatta, atau Tan Malaka yang tak benar-benar diterima itu hal lain. Tapi mereka jelas punya ‘cara’ sama untuk menggelar revolusi kemerdekaan.

Gerakan Mahasiswa Pasca-1998

Lantas bagaimana dengan gerakan mahasiswa hari ini?

Pasca-1998, gerakan mahasiswa praktis mengalami penurunan tensi gerakan. Dari hari ke hari, kondisi ini semakin mengkhawatirkan saja. Sempat memanas pada gerakan penurunan Mega-Haz pada akhir 2002, gerakan mahasiswa kemudian kembali lesu setelah rakyat tak lagi tertarik isu penurunan presiden; seperti tahun 1998. Bila menjelang Pemilu 2009 mendatang, gerakan mahasiswa tetap belum mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu komunitas kritis pengawal perubahan republik ini, tentu ini tragedi besar.

Selain karena faktor internal gerakan, yakni masih belum mampunya berbagai elemen dalam memproduksi isu-isu populis seputar keberpihakan mahasiswa pada masyarakat secara luas, opini masyarakat tentang gerakan mahasiswa yang destruktif adalah fakta yang semakin menyudutkan keabsahan independensi mahasiswa di depan publik.

Karena masyarakat telah mulai tidak senang terhadap semua anarkisme dan euforia yang lahir dari interpretasi salah atas demokrasi, kecenderungan yang ada pun menunjuk pada stigmasi bahwa mahasiswa destruktif sangatlah tidak berguna. Sepertinya, kondisi objektif terang-terang tak lagi mendukung semua hal berbau mahasiswa. Tengok saja pemberitaan media massa yang lebih memilih ekspose tentang bakar ban atau kemacetan jalan akibat demonstrasi; bukannya isu yang mereka usung.

Minimnya aktivitas gerakan mahasiswa dalam melakukan kontrol terhadap semua kebijakan publik belakangan ini juga dilandasi oleh alasan yang sangat oportunistis. Mereka kesulitan menemukan format tegas gerakan lantaran beban status moral yang terus didengung-dengungkan oleh senior atau dosen sejarah mereka. Belum lagi isu kolosal tentang mahasiswa yang belum jelas masa depannya ketika lulus. Atau mahasiswa yang sering ditunggangi elite. Atau mahasiswa yang tugasnya hanya sekolah. Atau mahasiswa yang mending pacaran. Atau mahasiswa yang seharusnya riset saja tanpa kritisme terhadap sosial.

Fakta tentang konsentrasi agenda gerakan yang lebih didominasi oleh aktivitas personal bersifat individualistis menggejala kuat dengan mangkirnya berbagai aktivis mahasiswa dari agenda internal organisasi kemahasiswaan seperti perkaderan, advokasi, dan juga pemberdayaan publik. Ketika kritisisme dituntut untuk ada, kader-kader pilihan—bahkan terbaik—mereka lebih memilih untuk menjibakui kepentingan individu. Ada seloroh klasik, “Mikir diri sendiri aja belum bisa, kok berani-beraninya mikir bangsa. Presiden aja belum tentu bisa.”

Susah juga saat menyandang status mahasiswa tapi tak dapat mencetak sejarah besar. Namun ternyata tidak setiap zaman melahirkan kepemimpinan mahasiswa nyata, dalam arti perlawanan terhadap mainstream baik itu negara, modal, atau asing. Ada saat mahasiswa hanya di kampus, karena tak lagi direstui kondisi. Apalagi, kepala mahasiswa memang tak secepat kakinya. Praktis, semua hal tampak menjadi absurd dengan slogan-slogan membingungkan seperti agen perubahan, agen kontrol sosial, atau generasi penerus bangsa, dan seabrek identitas moral fantastis pemberian sejarah yang bisa jadi tidak lagi disandangnya.

Jadi, pasca gerakan reformasi 1998, ada beberapa hal yang bisa dicatat. Pertama, mahasiswa kesulitan mengawal enam visi reformasi. Pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati memang disibukkan dengan gerakan mahasiswa yang menuntut penurunan presiden. Namun, setelah SBY-Kalla berkuasa, kritisme model ini tidak lagi menemui pasarnya. Publik tak lagi bersimpati dengan isu-isu serupa lantaran dikhawatirkan destruktif ketimbang menghasilkan solusi menjanjikan. Hasilnya, mahasiswa pun kesulitan menegakkan eksistensinya di mata publik.

Kedua, kampus-kampus excellent seperti UI, UGM, Unair, atau ITB didominasi oleh KAMMI, menggantikan HMI yang dulu dianggap beberapa kalangan sangat dekat dengan elite penguasa Orde Baru dan merestui kukuhnya kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Seperti diketahui, karena KAMMI adalah ormawa eksternal yang didesain untuk mengkover kaderisasi PKS di kampus, gerakan mereka lama-kelamaan mulai mengkristal mirip parpol. Padahal, umumnya, gerakan mahasiswa adalah gerakan ekstraparlemen yang tak akan mungkin bersekutu dengan parpol. Keberhasilan KAMMI mengubah konstelasi tentang mahasiswa yang bisa saja berparpol. Efeknya, bila mahasiswa tertarik berpartai, tentu nasib gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan akan menemui pola baru.

Ketiga, pasar bebas diberlakukan di Indonesia menggantikan kapitalisme negara Orde Baru. Kompetisi global akhirnya membaiat gaya-gaya neo-liberalisme seperti privatisasi, penghilangan batas-batas negara, dan berkuasanya informasi. SDM Indonesia, terutama mahasiswa, kesulitan beradaptasi dengan tren ini. Para mahasiswa pun tak lagi tertarik membicarakan gerakan mahasiswa, lantaran seperti tak berkaitan erat dengan masa depan mereka kelak. Rata-rata dari mereka berpikiran cepat lulus agar biaya pendidikan mereka tidak terus membengkak, sementara tak ada jaminan dari kampus tempat mereka belajar pada pekerjaan yang layak setelah lulus.

Gerakan Mahasiswa Menjelang Pemilu 2009

Beberapa hal dapat direkomendasikan untuk berhadapan dengan Pemilu 2009. Pertama, keinginan diri untuk tidak pernah berhenti belajar. Setiap kali realitas bergerak lebih cepat dari kemampuan analisis, harus pula segera diimbangi dengan proses cari tahu yang lebih gila-gilaan. Tanpa ini, adaptasi yang kurang akan melahirkan keinferioran peran yang justru kontraproduktif dan melahirkan fanatisme karena ketidakmampuan. Ilmu yang cukup akan melahirkan perhitungan langkah yang strategis hingga kemudian berani untuk berkompetisi. Sebab, lemahnya analisis akan semakin meminderkan gerakan, bahkan membangun fanatisme yang bisa jadi malahan destruktif.

Kedua, membangun kelompok-kelompok diskusi berikut silabus khusus pengembangan diri. Transformasi ideologis akan dapat dilangsungkan dan lahirlah komunitas kecil yang ideologis. Forum-forum kecil seperti ini dapat diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa, baik intelektual maupun spiritual.

Ketiga, membuat akses strategis dengan melibatkan seluruh stakeholder gerakan seperti rakyat, kampus, pakar, tentara, polisi, politikus, kalau perlu negara asing. Seperti diketahui, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi era ini sudah sangat memadai untuk membangun gerakan kultural, hingga politis. Koneksi ini tentu tidak untuk mengkhianati gerakan, tapi untuk menakar realitas kekinian yang tengah bergerak dan berujung pada perubahan sosial. Seringnya, membangun akses dianggap sebagai bersekutu atau keluar dari koridor moral gerakan.

Keempat, memiliki tren masyarakat informasi. Maksudnya, mahasiswa harus sadar pentingnya informasi, bagaimana mendapatkannya, bagaimana mengolahnya, dan bagaimana menggunakannya. Kemampuan berbahasa dan memahami teknologi tentu sangat dituntut untuk mencapai target ini. Sebab, gerakan yang tak up to date tidak akan direspons kondisi.

Kelima, memproduksi isu. Kemampuan mendesain isu dengan pembangunan opini dan pencitraan gerakan membutuhkan perencanaan dan kepekaan yang matang. Di sana harus ada kebutuhan rakyat, visi kebangsaan, dan cita-cita universal. Tanpa ini, isu yang diusung gerakan mahasiswa justru dianggap corong atau kepanjangan tangan pihak-pihak yang berkuasa.

Keenam, konsolidasi dan refleksi. Membangun kepercayaan terhadap kemunitas sangatlah penting. Untuk membangun tren yang begitu kompleks medannya, dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Selain itu, evaluasi gerakan harus dilakukan untuk memonitor spirit dan perencanaan.

Ketujuh, komitmen dan konsisten pada semua yang telah diyakini dan direncanakan. Mulailah berusaha keras mematuhi hasil-hasil rapat kerja, tepat waktu dalam setiap event, bertanggung jawab pada semua hal. Bila persoalan pribadi seperti keseringan bangun siang, buang sampah sembarangan, malas bersih-bersih, atau sekadar malas tersenyum pada orang lain masih sangat merepotkan bagi aktor-aktor gerakan mahasiswa maka untuk mewujudkan civil society yang diridhai oleh Allah Swt. adalah pekerjaan yang sulit. Bangunan publik yang bermartabat harus diawali dengan integritas moral mahasiswa agar tak paradoks dan dapat bertahan lama.

Jangan Lupakan Ideologi

Kalau organisasi tak menghasilkan uang, mengapa harus ribut berpindah dari rapat ke rapat? Bila gerakan mahasiswa hanya menghabiskan waktu untuk berkumpul tanpa ada upaya membangun identitas diri, mengapa mesti nekat begadang hanya untuk lembur kepanitiaan? Andai kampus yang punya akses saja tak dapat menjamin masa depan, mengapa organisasi mahasiswa harus dibela mati-matian?

Sempurna. Sepertinya, gerakan mahasiswa layak dianggap bukan prioritas, lantaran tidak menghasilkan materi atau jaminan masa depan. Nah, dapatkah gerakan mahasiswa bertahan?

Lebih jauh, sebenarnya identitas diri jelas bukan perkara fisik. Meski ia akan memobilisasi fisik untuk beraktivitas, identitas lahir dari cara pandang tentang sesuatu. Cara pandang tersebut dapat disebut dengan nilai, ideologi, atau cita-cita keadilan dunia, dan setiap orang pasti memilikinya.

Mendudukkan nilai sebagai pilihan kedua setelah produk gerakan atau organisasi tentu adalah kesalahan. Sebab, bila hanya mempertaruhkan produk tanpa basis nilai yang cukup, ia tidak akan bertahan lama. FPI tak akan gagah berani membersihkan tempat-tempat maksiat bila tanpa pemahaman penting seputar nahi mungkar yang berbuah surga, sementara dalam satu waktu mereka harus berhadapan dengan kelompok yang mereka musuhi sekaligus polisi negara. Mahasiswa-mahasiswa kiri tak akan seberani itu menuntut nasionalisasi aset negara kalau tak ada doktrin tentang dominasi modal global yang semakin menyengsarakan rakyat. Perempuan-perempuan ber-fashion kosmopolit tak akan berpikir untuk berdandan sensual kalau tak meyakini bahwa seksi itu reputasi.

Artinya, tanpa ideologi atau basis nilai yang memadai, gerakan mahasiswa hanya akan menghabiskan waktu, melupakan masa depan, serta tak bergerak di wilayah strategis. Sedangkan untuk mencapai ideologisasi diperlukan proses transformasi yang kontinu dan berdasar pada kekuatan nilai yang komprehensif.

Epilog

Terkadang, mahasiswa dapat bersatu lantaran alasan moral yang sama, seperti perlawanan terhadap rezim represif, memerangi ketidakadilan, atau membela kaum tertindas. Terkadang, mahasiswa juga terkotak-kotak, tergantung perspektif kelembagaan mereka. Hal ini wajar mengingat kebijakan masing-masing organ yang memang independen. Artinya, meski berbeda, spirit kemahasiswaan mereka tetaplah terjaga sebagai bentuk perwakilan gerakan kaum muda yang tak menyetujui ketimpangan sistem sosial.

Saat Soeharto hendak digulingkan, semua elemen mahasiswa bernaung pada gerakan reformasi dengan isu yang sama. Ketika Soeharto dapat digulingkan, mahasiswa berbeda pendapat tentang Sidang Istimewa MPR untuk melanjutkan kepemimpinan negara. Pada waktu reformasi berhasil digulirkan, mahasiswa bahkan kembali pada perjuangan masing-masing atas kebijakan internal mereka; bukan lagi terorganisasi solid seperti sebelumnya.

Untuk itu, model gerakan mahasiswa memang harus berbasis pada independensi etis dan organisatoris. Maksudnya, ia bergumul atas karsa kebenaran universal (etis) dan bergerak pada wilayah oposisi (organisasi). Sementara itu, untuk bergerak, mereka mesti memosisikan organisasi pada ranahnya, yakni oposisi; bukan politik praktis mirip parpol; bukan advokasi murni mirip LSM; bukan orientasi bisnis mirip korporasi; bukan akademis murni mirip sekolahan. Semua wilayah itu dapat dirangkum dalam gerakan mahasiswa yang memosisikan mereka pada koridor belajar dan bergerak; bukan hanya bergerak atau belajar saja.

Gerakan mahasiswa juga harus plural dan inklusif. Ia akan dapat solid dan berkualitas bila menerima perbedaan dalam konteks saling mengisi, juga berpikiran terbuka sebagai bentuk kepercayaan sikap internal gerakan. Tanpa pluralitas dan inklusivitas, gerakan mahasiswa akan gampang dikibuli, ditunggangi, bahkan dikambing-hitamkan. Sebab, pada konstelasi perpolitikan, mahasiswa tetap sosok ranum yang selalu diperebutkan penguasa, stakeholders politik, tentara, bahkan CIA atau Mossad Israel.

Konsolidasi di tataran ormawa baik internal maupun eksternal kampus semestinya dijaga untuk membangun ritme gerakan yang bisa jadi tidak semulus di atas kertas. Kecurigaan pada organ-organ tertentu dapat dijembatani dengan membangun relasi positif; bukan malah saling merusak atau bersaing negatif. Sebab, komitmen gerakan mahasiswa tetaplah sama, yakni penjaga moralitas bangsa dan perwujudan masyarakat yang bermartabat.

Pemilu 2009 tinggal sebentar lagi. Kepemimpinan nasional akan sangat ditentukan oleh momentum ini. Bisa jadi, jual beli gerakan akan sangat dominan, tapi idealisme tentu tak akan lekang sampai kapan pun. Sebab, tak semua hal dapat dibeli.

Biarlah semua hal terjadi. Untuk kritis dan bergerak, bukan berarti mahasiswa tak dapat menikmati kesehariannya sebagai sosok manusiawi yang butuh dimengerti, anak rumahan yang berbakti, atau mungkin, musisi yang berbakat. Ya, menjadi gerakan ekstraparlemen altruis; pembela rakyat.

Miskin

Bandul waktu menunjuk bulan September 1965. Tampak seorang ibu berjalan menyusuri salah satu trotoar di Jakarta bersama anak laki-lakinya. Udara malam terasa sangat dingin menusuk tulang. Bangunan di kanan-kiri mereka tampak sepi. Mungkin sang penghuni telah berbaur dengan indahnya mimpi dan selusin harapan esok hari yang tak dapat ia gapai hari ini.

“Mak, ini Jakarta, ya?” tanya bocah laki-laki itu pada ibunya. Ia tampak terus melekatkan pandangannya ke langit kelam Jakarta yang dipenuhi suasana aneh, dan sepertinya belum pernah ia temui. Dengan mimik penuh apresiasi, perempuan berusia lebih dari setengah baya itu pun mengiyakan pertanyaan buah hatinya.

“Di sini banyak orang kaya ya, Mak?” tanya si anak untuk kedua kalinya. “Iya....” Kali ini, mereka berhenti di depan sebuah toko yang berareal teras cukup luas. Tentu saja toko itu telah tutup, lantaran hari sudah beranjak tengah malam. Setelah sedikit berbenah, dengan menggelar selembar kain untuk tidur, mereka pun berbaring di depan toko itu.

“Orang kaya pasti makannya enak-anak ya, Mak?” tanya sang anak sambil menatap ibunya. “Ya dong. Udah, cepat tidur! Jangan sampai kita bangun lebih siang dari pemilik toko. Biar kita tidak diusir lagi,” jelas sang ibu singkat. Mereka kemudian terlelap bersama balutan malam Jakarta yang belakangan dipenuhi resesi ekonomi dan sangat potensial melahirkan chaos.

***

Cuplikan kisah tersebut dapat dijumpai pada film klasik Indonesia garapan Arifin C. Noor tentang G 30 S/PKI. Di zaman Orde Baru, film kolosal ini menjadi tontonan wajib, setiap kali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Karena di zaman Orba stasiun TV swasta belum sebanyak sekarang maka praktis hampir semua mata di negeri ini pun melayangkan pandangannya pada scene-scene dramatis penculikan jenderal-jenderal TNI AD dan penumpasan G 30 S itu. Walau beberapa kalangan meragukan validitas film yang dikemas semi dokumenter tersebut, tetap saja tak mampu menghapus kenangan menyakitkan tragedi kemanusiaan seputar kudeta berdarah dan akhirnya konflik bersenjata antaranak bangsa tersebut. Sejarah kelam yang semoga tidak terulang kembali di masa datang.

Yang menarik, dengan bahasa yang sangat sederhana, Arifin seperti ingin menyampaikan pesan penting pada pemirsa tentang hubungan erat antara perasaan tertindas kaum papa dengan revolusi. Kesenjangan ekonomi pada waktu itu menjadi alasan kuat bertumbuhkembangnya ketidakpuasan, juga gejolak sosial. Jadi sebenarnya, bahkan tanpa doktrin marxis yang rigid pun, perseteruan antara si kaya dan si miskin tampak seperti keniscayaan bila kesenjangan itu dibangun atas ketidakadilan.

Arifin tentu saja melihat semua peristiwa mengerikan itu dari dekat. Ia dapat mendemonstrasikan semua ketakutan yang terjadi ketika itu dalam gambar, suara, dan skenario yang mengagumkan tentu karena ia sangat mengerti situasi yang berkembang, dan apa yang menyebabkannya. Ia mampu membingkai harapan banyak pihak tentang bangsa yang satu, tanpa ada lagi celah sikap—sedikit pun—untuk saling menyakiti, lantaran potongan-potongan kisah tentang kekejaman manusia yang haus kekuasaan itu benar-benar menghantuinya. Ia berpesan dalam gambar bahwa kalau tak hati-hati, korban akan berjatuhan seiring dengan kerakusan dan keserakahan anak bangsa yang satu atas anak bangsa yang lain.

Menyejarahkan Kemiskinan

Sepanjang waktu, mencatat kemiskinan memang pekerjaan sulit. Bagaimana tidak sulit? Siapa sih yang mau dianggap miskin? Siapa sih yang mau diperdebatkan penderitaan hidupnya lantaran kurang makan? Siapa sih yang bangga dengan predikat keluarga tidak mampu?

Deretan angka-angka pun berusaha menjelaskan kondisi riil yang ada seputar kemiskinan. Tapi, apa kata dunia? Banyak yang bilang, angka bisa saja dimanipulasi untuk mendongkrak popularitas. Ada yang yakin, kalau data-data kuantitatif itu hanya akal-akalan beberapa orang yang tidak menginginkan kemiskinan sebagai borok prestasinya. Bahkan ada yang ragu bahwa kemiskinan sering dijadikan komoditas untuk meraih simpati publik. Semacam pemahaman umum tentang ‘data yang diragukan’ bila telah berkutat di wilayah kemiskinan. Sekali lagi, ada tendensi prestisius seputar baik-buruk menyuguhkan kemiskinan di mata publik.

Tapi sudahlah. Bagaimana dengan kemiskinan yang memang benar-benar ada? Bagaimana dengan berita tentang korban frustrasi karena dibekap kemiskinan? Apalagi, bukan karena mereka yang tak bekerja keras. Apalagi, bukan karena mereka yang hanya bisa meminta-minta. Apalagi, bukan pula karena keserakahan mereka menjadi miskin. Apalagi, semua ini karena ketegaan sesama manusia yang memiliki perilaku takut miskin, berlebihan.

Lihatlah, dari tahun 1867 sampai 1878, Hindia telah menyumbang f187 juta bagi kas kerajaan Belanda. Sebuah angka fantastis bila dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat Hindia yang masih sangat rendah. Ketika itu, rakyat Hindia hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Hindia bahkan dapat menghidupi rakyat Belanda, walau mungkin, masyarakat negeri kincir angin itu tidak bekerja sama sekali.

Lihatlah, Orde Lama dianggap tak mampu menyejahterakan rakyat Indonesia dalam dua dekade setelah kemerdekaan. Orla dinilai sangat retoris, dan tak memedulikan penderitaan rakyat miskin. Inflasi yang mencapai lebih dari 600 persen di akhir pemerintahan Orla bahkan dapat dijadikan tumpuan untuk menganalisis keberhasilan orde ini mengurusi rakyat miskin.

Lihatlah, Orde Baru dianggap membangun infrastruktur ekonomi semu. Walau swasembada beras tercipta, harga-harga rendah, dan inflasi kecil, rakyat miskin tetap saja tak dapat dientaskan. Berpuluh tahun kaum miskin bahkan dianggap merepotkan pemerintahan kota besar. Gedung-gedung pencakar langit memenuhi sudut-sudut perkotaan, tapi nasib petani tidak jelas juntrungannya. Mereka bisa memproduksi beras dalam skala besar, tapi tak dapat memiliki komoditas lain, lantaran harga beras tidak sepadan dengan biaya sekolah, teknologi, transportasi, juga komunikasi.

Lihatlah, Orde Reformasi pun masih mandul membangun kerangka ekonomi yang stabil. Selain kedekatan mereka dengan modal asing, pembelaan mereka pada masyarakat miskin terjejali dengan dominasi agenda politik yang bertajuk demokratisasi tak terarah. Isu-isu tentang kemiskinan seperti hilang di tengah ingar-bingar manuver politik para pejabat dan wakil-wakil rakyat di parlemen.

Bila demikian halnya, Knut Hamsund, seorang novelis Norwegia awal abad ke-20, tiba-tiba menjadi sosok yang penting. Pada 1890, salah satu novelnya berjudul Sult (lapar), mampu membuat publik Norwegia terkesima. Novel ini bercerita tentang seorang penulis miskin yang sangat kesusahan makan. Setiap hari dia menggelandang di jalanan kota Christiania karena tak mampu membayar sewa kamar dan membeli makanan. Tapi, ia tetap menulis.

Kabarnya, Hamsund menulis novel ini dalam keadaan benar-benar lapar. Dan ia berhasil menceritakan kepapaannya itu dalam kadar optimistis yang sangat tentang hari yang lebih baik. Mentalitas tentang penyampaian isu kemiskinan kepada publik, tapi dengan keinginan kuat untuk berubah. Bukan malahan mengelak dari semua sejarah tentang kemiskinan.

“Kalau saja aku punya sesuatu untuk dimakan, sedikit saja, pada hari secerah ini!” tulis Hamsund.

Groovy

Ada yang bilang, blog itu penting. Jelas aku sangat ketinggalan. Tapi aku nekat juga. Eh, benar. Aku bisa ketemu banyak orang yang menurutku, agak aneh. Ato aku yang aneh? Soalnya, aku jadi tampak paling serius. Ya, blog ini menyadarkanku kalo aku terlalu lama tak berkubang sapa. But, it's ok. Groovy!!

Kesalehan Adalah…

Banyak orang berargumen wajar tentang pembelaannya terhadap kaum sengsara. Bagi mereka, tak apa seperti lilin yang harus membakar dirinya, asalkan dapat menerangi kegelapan di sekitarnya. Bagi mereka, pilihan untuk turun melakukan pembelaan adalah sebentuk tanggung jawab, bahkan beralasan moral penuh. Bagi mereka, waktu, pikiran, dan energi habis untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kekurangan di sekitarnya.

Bagaimana kalau sekarang kita ganti perspektifnya? Dalam kasus Siti Nurbaya, menurut kamu, siapa yang salah? Ada yang bilang, Datuk Maringgih-lah penyebab semua kekacauan itu. Ada yang menyalahkan Syamsul Bahri yang tidak dapat berbuat apa-apa, untuk menyelamatkan Siti Nurbaya. Ada juga yang menganggap orang tua Siti Nurbaya terlalu tega pada anaknya, hingga harus menebus utang-utangnya dengan sang anak. Ada lagi yang menyalahkan Siti Nurbaya, karena ia hanya bisa pasrah.

Bagiku, siapa pun dapat salah dan dapat juga benar, tergantung alasan mengapa ia memilih pilihan itu. Datuk Maringgih tentu salah bila berusaha keras, bahkan dengan muslihat, untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Tapi, Datuk akan tampak benar, bila ia dapat memberi solusi singkat, terhadap semua utang-utang ayah Siti Nurbaya, karena belum tentu sang ayah bisa membayarnya. Syamsul Bahri kelihatan salah bila hanya bisa ikut arus kondisi, tanpa ada tawaran solusi terhadap persoalan ini. Dan ia akan tampak benar, ketika ia sadar bahwa kekuatannya tak seberapa untuk menebus beratnya tanggungan utang itu. Ia tentu tak akan membawa lari Siti Nurbaya dan mengorbankan semuanya, hanya untuk cinta. Tentu saja, cinta tak akan bisa didapat dengan mengorbankan keluarga.

Ayah Siti Nurbaya bisa salah bila ia hanya mengambil jalan pintas, tanpa upaya keras mencari jalan keluar utang, bahkan mengorbankan anaknya. Namun, sang ayah akan dianggap benar, bila pada kenyataannya, semua utang tersebut memang diperuntukkan semua kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Siti Nurbaya jelas salah bila ia bersikap tanpa alasan yang cukup sebagai bentuk identitas kebebasan memilihnya. Tapi, ia akan tampak bijaksana, bila semua itu dilakukan untuk pengabdian yang tak terkira pada keluarganya.

Nah, aku hanya ingin memberi poin penting tentang penentuan pilihan. Bila memang berbagi dan berjuang bersama orang-orang susah adalah pilihan, bukan lantas menempatkan kita sebagai sosok yang lebih bermoral atau setidaknya, menempatkan kita pada strata sosial baru, dengan reputasi sosial lebih. Biarlah itu Tuhan yang ambil peran. Biarlah publik yang menilai semuanya. Karena, yang penting, kita harus berbuat banyak. Begitu pun, kita tak akan pernah merasa bahwa semua ini penuh dengan hasrat menahan diri, mengorbankan banyak hal, atau terasa seperti pilihan yang berat. Itu tandanya, ada persoalan dedikasi yang bermasalah. Berarti, kita tak benar-benar ada dalam alasan pilihan yang tepat.

Bahwa akan ada jenuh, marah, lelah, atau berlusin kebuntuan serius adalah hal wajar. Namun, kebahagiaan yang tak terkira adalah ketika semua langkah diambil berdasarkan keyakinan yang sangat... dengan alasan yang mendalam.

Nah, berurusan dengan persoalan pelik seputar peluang kesejahteraan petani yang tipis, pengangguran, kesempatan kerja, akses modal, monopoli, hingga efek moneter yang berdampak krisis, jelas dibutuhkan dedikasi. Maksudnya, persembahan diri kepada Tuhan untuk berbuat yang terbaik; tak peduli apa yang akan terjadi. Karena, kebahagiaan tentu berasal dari dalam diri kita, bukan karena citraan orang tentang kita. Selebihnya, tak penting sebagai apa kita berbuat. Asalkan penuh dedikasi, itu sudah sangat membahagiakan diri.

Selisik Aurat

Aku suka Frida Lidwina dan Wanda Hamidah. Mereka smart, punya dedikasi, bervisi kebangsaan, dan istri yang baik. Penampilan mereka sejuk, meski tak berjilbab. Aku suka Jane Austen, penulis novel Pride &.Prejudice berkebangsaan Inggris. Ia mengabarkan pentingnya kebebasan memilih bagi perempuan, tapi ia sangat menghargai kesopanan dan menahan diri. Padahal, ia Protestan. Aku juga suka Zazkya Mecca. Ia berani berbeda dan buatku, itu perjuangan atas kebebasannya.

Berdandannya perempuan bagiku adalah identitas. Dan setiap orang tentu berhak mengabarkan identitasnya kepada publik. Perkara kemudian itu akan melahirkan stereotipe tentang sesuatu, seperti seronok, mesum, atau murahan, aku lebih tertarik untuk melihatnya lebih dekat (berpikir lebih dalam) persoalan ini, daripada memikirkan label-label sosial itu. Karena, identitas yang mereka bangun, jelas diperuntukkan pada eksistensi diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain.

Perlunya dakwah tentang aurat akan sangat relevan bila kesepakatan tentang ini telah dicapai. Bukan berarti menganggap seruan tentang menutup aurat adalah salah. Sebab, berbicara adalah hak, asalkan tidak ada yang merasa dirugikan. Alasan moral agamanya, kita diwajibkan untuk saling mengingatkan, dengan dakwah salah satu variannya.

Nah, isu pornografi-pornoaksi boleh-boleh saja, dalam kerangka pembanding tren berbusana dan berbudaya; bukan komoditas politik-kekuasaan. Pelacur mana sih yang berani berdandan pas-pasan saat masuk gereja? Mereka pasti akan meninggalkan semua identitasnya itu di luar. Tapi, mengapa mereka tetap saja berperilaku sama setelah keluar gereja? Sekali lagi, semua itu untuk membangun identitas dirinya; bukan untuk orang lain, apalagi memanjakan orang-orang yang melihatnya.

Menurut Francis Fukuyama, kegagalan gerakan islamisme justru berbenturan pada kondisi islami yang telah lama ada di Eropa. Maksudnya, bagaimana mungkin Islam yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kebersihan, dan kerapian bisa dianggap sebagai hal menarik baru, bila pada kenyataannya di Eropa keadaannya memang telah lama demikian.

Nah, yang lebih parah, gerakan anti pornografi-pornoaksi yang salah, bisa membagi orang-orang Muslim ke beberapa kategori. Ada Muslimah yang akhirnya merasa bahwa ia tidak benar-benar islami. Kalau dia lantas mencari tahu untuk belajar, itu lebih baik. Nah, semisal dia malahan merasa dieksekusi, bahkan dengan berondongan norma yang intens, barangkali ia bisa kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak diberi kesempatan bertanya.

Mengamini Kecenderungan

“MAAF, HP saya sudah 4G (baca: four G), jadi ngga perlu pulsa kalau telepon,” tutur Onno W. Purbo, salah seorang pintar di negeri ini, dengan senyum renyah. Ketika itu, ia tengah diwawancarai sebuah TV swasta nasional, lantaran antena kaleng bikinannya bisa menjadi alternatif hotspot, untuk mengoperasikan internet di 22.000 sekolah terpencil. Terang saja audiens banyak yang melongo, berdecak kagum. Padahal, HP yang paling diminati di Indonesia saat itu baru berstandar 3G.

Onno jelas bukan satu-satunya orang penting dan sinting di negeri ini. Namun, ketekunannya yang luar biasa untuk menertawakan operator dan produsen HP, juga Google dan Microsoft tentu bukan hal sepele. Lihatlah, ia berhasil; dan citra republik supermiskin ini seperti tertunda sebentar karena kepintarannya. Onno hadir bersamaan dengan lusinan juara olimpiade dunia yang bahkan lahir di pelosok dusun Indonesia.

Di akhir acara ia berseloroh, “Untuk memajukan Indonesia, kita hanya butuh pemerataan teknologi informasi. Bila masyarakat telah benar-benar mendapatkan informasi memadai, AS atau Eropa bukanlah pesaing yang sulit.” Semoga ada tafsir baru tentang posisi kita yang lebih baik di kancah global.

Terbang jauh ke luar, Joseph E. Stiglitz, seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 untuk teori ekonomi dalam hubungannya dengan penyebaran informasi yang tidak sempurna (imperfect information), berpendirian bahwa tidak meratanya kepemilikan informasi menyebabkan kegagalan pasar sebagai institusi sosial. Akibatnya, jika keadaan ini terus berkembang, jurang antara si miskin dan si kaya akan semakin melebar.

Dalam bukunya, Making Globalization Work (2006), ia teguh berujar tentang dunia yang lebih baik, another world is possible. Ia tak seangkuh Francis Fukuyama yang gegap gempita mengampanyekan kemenangan kapitalisme dan demokrasi. Ia juga tak segalak Mazhab Frankfurt yang terus mempersoalkan keseimbangan pasar dan peran pemerintah.

Stiglitz memarahi Konsensus Washington yang percaya bahwa kebijakan ekonomi semestinya hanya berbicara tentang peningkatan efisiensi, dan there is no alternatives (TINA). Mereka percaya terhadap trickle down effect atau pemerataan pendapatan setelah tercipta konglomerasi, walaupun bukti-bukti empiris sedikit sekali mendukung premis tersebut. Mereka juga mengatakan, pemerataan ekonomi bukanlah urusan kebijakan ekonomi; itu adalah urusan politik. Dengan keyakinan yang salah kaprah tersebut, mereka mendorong globalisasi yang terbukti banyak memakan korban.

Belum genap semua itu, Muhammad Yunus hadir dengan Grameen Bank-nya dan menggusur semua ketidakoptimisan Nehru saat menggulirkan industrialisasi India serta meneguhkan tesis Gandhi tentang pemberdayaan kawasan pedesaan. Yunus seperti men-support tesis Talcott Parsons tentang fungsionalisme. Ya, semua orang punya fungsi masing-masing, siapa pun dia. Sama seperti Nurcholish Madjid yang mendudukkan universalisme pada kadar semua orang yang memiliki peluang sama atas anugerah Allah. Cak Nur lantas menggarisbawahi kualitas keimanan seseorang yang tidak melulu disimbolisasi oleh budaya—dan pada beberapa hal budaya itu bergeser menyamai fiqih.

Yang lebih penting, penjelas dari berderet fenomena menakjubkan itu adalah kesahihan Ar-Ra’du:11, Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah lho! So close no matter how far, kata Metallica. Setelah ‘berputar-putar’, ketemu kata ‘OK’ juga, kata T2—duo cewek keluaran idol TV show itu.

There is no ideology, anymore

Seorang kawan HMI Sukoharjo yang tertarik ingar-bingar teknologi informasi pernah berfatwa rigid, “Sorry, Bung. Hacker ngga punya ideologi.” Ia menjelaskan kompetisi dunia maya yang tidak lagi mengenal baik dan buruk. Tak ada lagi nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, humanisme, atau isme-isme yang lain dalam belantara globalisasi informasi.

Deny, hacker imut dari Klaten yang mengacak-acak sekuritas KPU dalam Pemilu 1999 lantas dipercaya sebagai penjaga gawang keamanan data base KPU di Pemilu 2004. Sebelumnya, Deny dianggap penjahat karena merugikan negara, tapi setelah masa hukuman lewat, Deny tampak seperti orang baik yang tak tersentuh dengan memandegai data base KPU.

Katanya, situs porno hendak diblokir. Tapi bayangkan, miliaran situs porno yang telah ada itu akan terus bertambah setiap saat, bahkan pun bila harus ditutup per harinya. Roy Suryo, seseorang yang konon pakar telematika, bahkan berkata, “Hacker-hacker akan marah. Karena kebebasan berekspresi terhambat.” Entah apa maksud Roy. Yang jelas, perang hacker akan terjadi. Siapa melawan siapa itu tak penting. Pendukung siapa yang kemudian dianggap baik pun kemudian diserahkan kepada masing-masing kelompok. Relativisme!!

Agak meluaskan data, Tempo mencatat, nilai transaksi valas dunia mencapai 1.300.000.000.000 dolar AS per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 2 sampai 3 persen dari nilai itu yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dan investasi riil. Bayangkan, uang maya itu berputar dan bersaing bahkan bisa menghancurkan fondasi perekonomian sebuah negara atau institusi tertentu.

Kembali ke buku, Thomas Kuhn juga mulai meragukan peran ideologi dalam gerakan sosial. Ia memilih diksi ‘paradigma’ untuk memberi ruang bagi comotan berbagai ideologi ke dalam satu cara pandang (eklektik).

Anas Urbaningrum, sewaktu menjadi satu-satunya pembicara dalam forum pembuka Musda HMI Badko Jateng-DIY, di Balai Kota Solo Mei 2006 silam, mengutip pernyataan Menlu RRC ketika berkunjung ke Indonesia, “Menurut kami, ada kekuatan pasar yang bergerak dan sulit untuk kami lawan. (Sang Menteri tengah mendukung kapitalisme global. Padahal, Cina jelas-jelas komunis yang antikapitalisme) Kami tidak peduli apa nama sistem ekonomi kami… yang penting, rakyat kami bisa sejahtera.”

Anas mengingatkan bahwa kapitalisme, sosialisme, atau apa pun namanya tidaklah terlalu penting. Dan hal yang paling penting adalah kemakmuran bangsa. Modal berperan besar dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Bagi Anas, ada beberapa faktor kunci pembentuk kecenderungan dan kebijakan di negeri ini, yaitu ekonomi, kepemimpinan, budaya, birokrasi, dan agama. Ternyata, uanglah yang mendominasi negeri ini. Setelah itu, baru figur pemimpin, tatanan sosial, kemudian kekuasaan. Agama, secara nyata, hanya ditempatkan pada akhir analisis. Padahal, HMI adalah pejuang syariat Islam—setidaknya menurut HMI keturunan Masyumi.

Menggunakan sudut pandang intelijen dan kontraintelijen, ideologi pun menjadi kabur. Bahwa Imam Samudera menghajar Paddys Sari Club dengan L300 penuh TNT adalah benar, tapi bahwa ternyata bom itu meledak berbarengan dengan bom lain yang memiliki daya ledak lebih besar itu pun banar. Hingga kini, publik tak tahu pasti, siapa yang meledakkan bom sebesar itu. Bahwa Iran anti-AS itu betul, tapi Pentagon juga main mata dengan beberapa stakeholders senjata juga tidaklah keliru. Bahwa isu pengadilan terhadap pelanggar HAM itu memang penting, tapi menetapkan kelompok-kelompok yang bernaung di bawah isu HAM sebagai kepanjangan tangan asing juga berlusin datanya. Siapa melawan siapa? Khalayak pun dibuat bingung.

Belum lagi di politik. Masyarakat tak lagi peduli partai apa atau siapa pun yang memimpin. Asal perut mereka terisi, siapa pun akan mereka dukung. PDIP yang katanya Sukarnois ternyata juga memprivatisasi aset nasional. Golkar yang katanya pro-pembangunan ternyata juga mendukung aliran investasi asing, bahkan dominan. PKS yang katanya partai Islam juga mendukung impor beras. Ideologi masih tampak sebagai polesan dan komoditas berpolitik.

Sunatullah dan Ikhtiar

“Kebenaran tak akan bertentangan dengan sunatullah,” begitu kata Nurcholish Madjid, seorang tawaduk tapi dianggap liberal oleh beberapa kalangan—termasuk kader HMI. Beliau pernah menyatakan pembubaran HMI. Tafsir bebasnya, andai tak dibubarkan pun, bila HMI mengingkari sunatullah, ia akan hancur dengan sendirinya. Misalnya, kemunafikan adalah biang kehancuran. Bila kader HMI tetap munafik, dengan menyatakan moral itu penting, tapi perilakunya justru amoral maka sederet kasus ‘biru’ dan ‘hitam’ pun mewarnai cerita-cerita dari komisariat ke komisariat, bahkan hingga PB.

Bambang Trims, Direktur MQS Publishing, salah satu mesin duit paling penting di Darut Tauhid-nya Aa’ Gym, bilang, kalau ia tak percaya tren (kecenderungan). Ia tahu, kalau di tiap masa selalu ada tren, tapi ia tak percaya kalau tren itu bisa direncanakan. Sunatullah kalau harus ada buku yang boom, dan ada yang tidak. Menurutnya, hal yang paling penting dalam bekerja adalah menjalankannya dengan hati. Keyakinan dalam melakukan sesuatu akan berefek pada kualitas buku, yang setidaknya bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan Tuhan. Perkara akan menjadi tren atau tidak, itu urusan nomor dua.

Hernowo, tokoh sentral yang turut membesarkan Mizan, berkata bahwa idealisme harus diselaraskan dengan pasar. Pasalnya, daripada ide-ide besar itu ditolak mentah-mentah publik cuma lantaran tak bagus komunikasinya, mendingan agak memodifikasi komunikasi publik dengan standar yang tak terlalu elitis. Kepercayaan akan melahirkan simpati, baru kemudian penerimaan akan ide. Kalau sudah percaya, apa-apa pasti lebih gampang diterima. Beliau mengatakan, menulis itu bukan bakat yang telah ada (given). Aktivitas ini bisa dilatih dengan ketekunan. Boleh-boleh saja beranggapan kalau menulis memang given, tapi jangan pernah menghambat orang-orang yang punya pandangan kalau menulis itu skill; bisa dipelajari.

Rohman Saleh, Kabid PPA HMI Sukoharjo, mengajukan pernyataan, “Akhirat itu irrasional. Tapi, itu lantaran kita belum bisa merasionalisasinya, dan bukan tak mungkin, suatu saat akhirat akan menjadi rasional.” Maksudnya tentu pada upaya tafsir antara batas ikhtiar dan takdir, tapi alat analisis Derrida tentang Demarkasi Kebenaran tidak bisa Rohman tinggalkan. Di satu sisi, manusia butuh sandaran, sementara itu di sisi lain ketika sandaran itu bisa dirasionalisasi, keabsolutan itu akan pensiun. Dan persepsi yang menyamai Kebenaran tentu adalah kesyirikan.

Kecenderungan selalu ada, termasuk kekalahan kita yang beruntun sebagai bangsa dan umat Islam. Tapi, ikhtiar untuk memperbaiki kondisi juga wajib dan rasional; dengan ilmu pengetahuan dan tidak menentang sunatullah.

Haruskah Kita Lelah Berdemokrasi?

Democracy grows into its being.

R.M. MacIver

Penulis buku The Web of Government

Letih rasanya mengungkap praktik demokrasi di negeri ini. Sebagai satu-satunya nilai dalam sistem pemerintahan yang hingga kini belum terbantahkan, demokrasi tampak untouchable, sakral, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tak mungkin tergantikan, karena dinamika tafsirnya. Pada konteks ini, demokrasi selalu berada pada posisi yang selalu benar dan aksiomatis. Bila ada penyimpangan praktik demokrasi, sering kali dikembalikan pada proses telaahnya yang ‘mungkin’ belum sempurna; bukan pada penilikan ulang epistemologinya.

Begitulah. Di beberapa zaman, demokrasi bahkan menempatkan penguasa pada arogansi yang legitimate. Atas nama demokrasi terpimpin, Soekarno memantapkan posisinya sebagai presiden seumur hidup. Pada era Orde Baru, Soeharto bergerak selayak godfather di Istana Negara mengatasnamakan sakralitas Demokrasi Pancasila. Setelah era reformasi muncul, sebagian kalangan bahkan memaknakan demokrasi dengan kebebasan sikap yang berlebihan, dengan melupakan supremasi hukum yang ada.

Tampak jelas bahwa demokrasi selalu saja dapat berubah dari zaman ke zaman, sesuai tingkat interpretasi, juga kebebasan yang dimaksud. Tentu saja interpretasi dan kebebasan ala kekuasaan state. Sepertinya, tanpa halangan yang berarti, demokrasi bisa saja didesain sesuai keinginan penguasa. Betapa memang, untuk menyatakan diri sebagai ‘demokrat’ sejati ternyata tak harus berpijak pada tafsir tertentu. Asalkan tidak terlepas dari kaidah dasar demokrasi seperti keterwakilan kehendak umum atau ruang ekspresi publik, seseorang bisa saja menggunakan demokrasi sebagai alat kekuasaan.

Demokrasi Atas Nama Kekuasaan

Fakta tentang silang-sengkarut tafsir dan penerapan demokrasi yang selalu berubah akhirnya juga memaksa semua stakeholder bangsa untuk menyesuaikan diri. Tentu adalah hal sulit ketika harus menerima sejarah pembubaran Masyumi oleh Orde Lama lantaran dianggap sebagai kekuatan destruktif, perongrong stabilitas. Semua tahu, Masyumi adalah parpol Islam besar dengan seabrek potensi menjanjikan. Pada beberapa hal, parpol yang dimotori oleh Muhammad Natsir ini bahkan dianggap kampiun Islam Politik pasca Indonesia merdeka, bersanding dengan NU. Karena tafsir demokrasi Orde Lama yang tidak merestui langkah geraknya, Masyumi pun ‘dipaksa’ bubar.

Bukan perkara gampang pula bila kemudian banyak organisasi yang tidak berasas Pancasila tiba-tiba dibubarkan, karena dianggap ‘mengganggu’ negara. Ketika itu, Ormas dan parpol yang tidak berasas Pancasila dianggap sebagai kekuatan anti-Pancasila serta sah untuk dibubarkan. Berbondong-bondonglah semua organisasi di Indonesia untuk mengganti asasnya menjadi Pancasila. Sementara itu, beberapa kalangan yang tetap pada pendirian semula, lambat laun menuai kesurutan gerakannya.

Atau, tentang partai Islam masa kini, seperti PKS, PPP, atau PBB, yang tiba-tiba menerima demokrasi ‘islami’ ala mereka, dengan sedikit melupakan rigidnya perbedaan cara pandang kebangsaan dan agama sebagai ideologi negara. Seperti diketahui, isu tentang gesekan nasionalisme versus agama dalam konteks state telah bergulir sejak lama. Bila kemudian persoalan ini dapat dientaskan dengan mempraktikkan demokrasi yang menaungi semua asas, tampak bahwa tafsir demokrasi yang tepat benar-benar sangat strategis untuk mengakomodasi semua kelompok politik di republik ini.

Kalangan Islam Politik selalu beranggapan bahwa untuk memahami gerakan mereka, pandangan tentang pendikotomian Islam dan politik tidak akan berujung pada kesepemahaman bersama. Maksudnya, untuk membahas model gerakan yang mereka bangun, bahkan bersinergi, cara pandang dikotomis itu terlebih dahulu harus dihilangkan. Sampai kapan pun, keinginan untuk berjalan bersama tidak akan terwujud tanpa penghilangan dikotomi tersebut. Kalangan ini menyetujui keselarasan Islam dan demokrasi serta merestui berkecimpungnya partai politik berplatform Islam atau parpol berbasis ormas Islam untuk turut melebur dalam mekanisme demokrasi.

Praktis, dapat dirasakan bahwa sebenarnya ada indikasi kuat seputar interpretasi demokrasi yang disesuaikan dengan kepentingan kekuasaan, dan tentu saja untuk melegitimasi dan melindungi eksistensi politik kelompok tertentu. Artinya, sebagai mainstream, demokrasi terbukti berhasil mengondisikan semua wadah kepentingan politik untuk tetap meyakini kebenarannya. Sederhananya, bukan perkara penting untuk mengubah-ubah standar perpolitikan kapan pun dan dalam bentuk apa pun; asalkan masih mengatasnamakan demokrasi, sebuah negara akan ‘disepakati’ dunia sebagai penjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan anti penindasan mayoritas.

Demokrasi yang Terus Menjadi (Jadi)

Walaupun demokrasi masih dianggap sebagai nilai utama dalam kehidupan bernegara, ternyata tidak semua elemen masyarakat menganggap bahwa semua varian demokrasi wajib diikuti. Kasus-kasus seperti Golput pada Pemilu atau pendelegitimasian aparat negara semakin menampakjelaskan tentang lemahnya penerapan demokrasi, lantaran tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sistem negara. Secara de jure, bisa jadi banyak sekali ketentuan tentang penerapan demokrasi. Namun, secara de facto, tak banyak orang yang menyangkal bahwa semua ketentuan itu hanyalah syarat formal, tanpa makna.

Berbagai persoalan Pilkada langsung yang menuai kontroversi di sana-sini berbanding lurus dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah untuk beras dan kedelai yang minim bargain. Munculnya banyak partai politik menjelang Pemilu 2009 seperti selaras dengan bingungnya rakyat pada upaya saling tuding elite politik tentang perjuangan yang sesungguhnya. Belum lagi semua dapat dikendalikan dengan prioritas yang terukur, krisis di Pakistan saat Benazir Bhutto terbunuh dan krisis Timor Leste saat terjadi upaya pembunuhan terhadap Ramos Horta semakin memafhumkan publik tentang kondisi demokrasi yang harus selalu beriring kekerasan.

Pada titik tertentu, tampaknya demokrasi memang layak dipersoalkan kembali keutuhan sistemnya, hingga kemudian negeri ini menjadi semakin tahu apa yang seharusnya dilakukan, meski mungkin, tak selalu persis dengan demokrasi yang dimaksud negara-negara kampiun demokrasi dunia. Sudahlah, telah saatnya demokrasi menemukan idealitasnya menjelang Pemilu 2009, bukan hanya sistem rekayasa bagi kelompok tertentu, untuk semata-mata berkuasa.